Apa sih tax amnesty ?

(http://www.kompasiana.com/renindah/apa-sih-taxmnesty)

Arti secara sederhana dari tax amnesty adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Dari pemberitaan CNN Indonesia dinyatakan bahwa banyak orang kaya di Indonesia yang menyimpan uang mereka di luar negeri, seperti Singapura, dengan memanfaatkan tax treaty. Oleh karena itulah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong diberlakukannya tax amnesty ini untuk menarik kembali uang milik warga Indonesia yang disimpan di luar negeri.

Menghitung Tax Amnesty

(http://infobanknews.com/ini-cara-menghitung-tax-amnesty)

Sesuai dengan ketentuan objek pengampunan pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPn), Pajak Atas Barang Mewah (PPnBM). Pengenaan tarif disesuaikan dengan waktu dilakukannya deklarasi dan repatriasi.

Untuk deklarasi: + 1 Juli – 30 September 2016 dikenakan tarif 4% + 1 Oktober – 31 Desember 2016 dikenakan tarif 6% + 1 Januari – 31 Maret 2017 dikenakan tarif 10%

 

Untuk repatriasi: + 1 Juli – 30 September 2016 dikenakan tarif 2 % + 1 Oktober – 31 Desember 2016 dikenakan tarif 3% + 1 Januari – 31 Maret 2017 dikenakan tarif 5%

Deklarasi adalah kala wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dengan kondisi riil dari harta yang dimilikinya. Sementara repatriasi adalah saat wajib pajak melakukan deklarasi, dan khusus untuk aset yang berada di luar negeri menjualnya dan membawa masuk ke Indonesia. Pengenaan tarif repatriasi ditetapkan lebih rendah agar para wajib pajak mau menarik hartanya yang “parkir” di luar negeri kembali ke tanah air. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional.

Adapun tarif tax amnesty ini hanya berlaku bagi harta bersih wajib pajak. Harta bersih sendiri merupakan harta yang dimiliki wajib pajak namun tidak dilaporkan dalam SPT. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi harta riil dengan harta yang dilaporkan dalam SPT.

Untuk itu, agar mendapatkan tax amnesty wajib pajak harus mengungkapkan terlebih dahulu harta bersih yang belum pernah dilaporkan dalam SPT, baik harta di dalam negeri maupun di luar negeri. Nilai harta tersebut nanti diungkapkan dalam surat pernyataan dalam mata uang Rupiah, dan disampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan.

Surat pernyataan ini juga memuat informasi mengenai identitas wajib pajak, harta, utang, nilai harta bersih, dan penghitungan uang tebusan. Setelah diungkap, langkah selanjutnya adalah membayar uang tebusan. Cara menghitung uang tebusannya adalah tarif dikalikan harta bersih dikurangi utang bersih (yang terkait harta bersih tersebut).

Tata Cara Pengajuan Tax Amnesty

(http://solo.tribunnews.com/2016/07/23/begini-tata-cara-pengajuan-tax-amnesty)

Wajib Pajak (WP) yang hendak memanfaatkan tax amnesty bisa langsung datang dan mencari informasi di Kantor Pajak Pratama (KPP) sesuai dengan domisili WP. WP yang sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ke KPP sesuai domisili, isi dokumen, bayar, dan selesai.

Tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:

* bukti pembayaran Uang Tebusan;

* bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;

* daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;

* daftar Utang serta dokumen pendukung;

* bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;

* fotokopi SPT PPh Terakhir; dan * surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak

* surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat - selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;

* melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;

* surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM

2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan

3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.

4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.

5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima

Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak

6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima

7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

Contoh

(http://www.merdeka.com/uang/ini-cara-sederhana-memahami-tax-amnesty-program-andalan-jokowi.html)

Katakanlah terdapat seorang pengusaha tempe bernama Didi. Usaha tempe Didi sangat besar di Indonesia dan keuntungannya berlimpah. Namun, Didi berpikir tidak mau berdagang hanya di Indonesia dan ingin melebarkan bisnisnya keluar negeri. Maka dia pun menaruh sebagian uang keuntungan bisnis tempenya keluar negeri. Pada akhirnya, Didi tidak melaporkan kekayaan ini ke pemerintah Indonesia, karena di perusahaan tempat dirinya menaruh uang memberi jaminan kerahasiaan. Akibatnya pemerintah tidak mendapat pemasukan pajak yang seharusnya didapat dari hasil usaha Didi di Indonesia. Didi tidak sendiri. Teman-temannya yang mendengar aksi ekspansi ini juga melakukan hal yang sama. Akhirnya, semakin sedikit pemasukan pajak yang diterima negara. Padahal, pemerintah saat ini tengah membutuhkan dana besar untuk biaya pembangunan. Hal ini yang mendasari Pemerintah Jokowi untuk menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai awal Juli ini. Pemerintah akan mengampuni denda selama jangka waktu Didi menaruh uangnya di luar negeri dan tidak melaporkannya. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan wajib pajak yang berminat mendapatkannya kudu terlebih dulu mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan "Setelah itu wajib pajak membayar uang tebusan, berupa tarif dikali harta bersih. Yakni harta tambahan dikurangi utang terkait perolehan harta dan belum dilaporkan," kata Menteri Bambang di Kantornya, Jakarta. Adapun tarif tebusan jika Didi berniat mengembalikan dana yang dibawa keluar negeri ke Indonesia sebesar: 2 persen untuk pelaporan yang dilakukan 3 bulan pertama setelah tax amnesty berlaku. Kemudian, 3 persen untuk 3 bulan kedua, dan 5 persen untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017. Jadi misal Didi berniat mengembalikan dana sebesar Rp 1 juta, yang belum dilaporkan, maka dia harus membayar tebusan sejumlah Rp 20.000 (2% x Rp 1 juta) dalam jangka waktu 3 bulan pertama. Rp 30.000 untuk jangka waktu 3 bulan kedua. Dan Rp 50.000 untuk periode

1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017. Namun, jika Didi hanya melaporkan tanpa berniat membawa uangnya kembali saat ini tarif tebusan dikenakan sebesar: 4 persen untuk 3 bulan pertama, 6 persen tiga bulan kedua, dan 10 persen untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2017. Jika dinilai maka Didi harus membayar Rp 40.000 untuk 3 bulan pertama. Rp 60.000 untuk 3 bulan kedua, dan Rp 100.000 untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2017. Namun besaran ini berbeda bagi Wisnu, kawan Didi yang berjualan bakso. Wisnu akan dikenakan tarif tebusan bagi wajib pajak UMKM yakni sebesar: 0,5 persen jika mengungkapkan harta hingga Rp 10 miliar, dan 2 persen jika pengungkapan harta lebih dari Rp 10 miliar. "Wajib pajak hanya perlu menemui help desk di Ditjen Pajak, dan sampaikan surat pernyatan harta untuk tax amnesty beserta lampirannya. Juga membawa persyaratan yang diperlukan," Persyaratan yang diperlukan antara lain: Nomor Pokok Wajib Pajak, membayar utang tebusan, melaporkan SPT tahunan PPh tahun pajak terakhir, dan melunasi seluruh tunggakan. Bagi wajib pajak yang sedang dalam masa pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Maka harus melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar dan pajak yang seharusnya.