blog post

Perubahan nama dari badan kerjasama menjadi lembaga koordinasi (sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial), dalam tubuh Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), menyebabkan organisasi ini harus menyetting ulang, bagaimana sebaiknya format organisasi yang tepat sesuai fungsi dan peranan di era saat ini.
Penggantian nama ini mengandung makna berbeda, sehingga perlu kajian dari tingkat pusat hingga daerah tentang format atau setting lembaga ini  ke depan, ungkap Ketua Bidang Pembinaan Organisasi DNIKS Dr Subiakto Tjakrawerdaja dalam Rapat Kerja bersama Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) seluruh Indonesia dan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) dan organisasi-organisasi sosial yang berlangsung 13-14 Maret 2010 lalu, di Sasana Tribuana Tungga Dewa Gedung  BK3S Jawa Timur, di Jalan Raya Tenggilis Blok GG No 10 Surabaya Jawa Timur.

 

Melalui forum ini, Subiakto berharap dapat menampung berbagai permasalahan koordinasi yang memang rumit, untuk kemudian dapat dirumuskan dalam satu format yang baik. "Yang jelas, lembaga koordinasi yang diharapkan adalah lebih efektif dan efisien," tandasnya.
Dalam paparannya, Subiakto juga menjelaskan 5 (lima) Program Pokok bidang Organisasi DNIKS. Pertama, Penyesuaian Struktur Organisasi DNIKS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kedua, Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru.
Ketiga, Peraturan Menteri Sosial Nomor 107 Tahun 2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial. Keempat, Peraturan Menteri Sosial Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Dan Kelima, Pembentukan Lembaga Akreditasi dan Sertifikasi sesuai dengan Peraturan
Menteri Sosial.

"Tugas Bidang Pembinaan Organisasi, merupakan tugas cukup berat. Karena organisasi DNIKS sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 akan diadakan revisi-revisi, disesuaikan dengan yang diperintahkan oleh Undang-undang baru tersebut," ungkapnya. Penyesuaian Struktur Organisasi DNIKS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial meliputi, penyusunan struktur baru Lembaga Koordinasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; menyusun Job Description perangkat organisasi baru; menyusun Standar Office Prosedure (SOP) organisasi baru; dan menyusun mekanisme dan
prosedur koordinasi (horisontal, vertikal dan diagonal).
Berdasar teori, struktur organisasi akan mengikuti strategi. Oleh karena  itu, pendekatan pertama dalam menggarap koordinasi harus berangkat dari strategi. "Kalau kita berangkat tanpa memahami strategi, organisasinya akan kacau, "cetusnya.
Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pendekatan kesejahteraan sosial lebih dititikberatkan pada pemberdayaan.
Ini salah satu pendekatan/strategi. "Untuk itu ke depan, struktur DNIKS, BK3S dan K3S harus diarahkan ke strategi yang dimiliki, sehingga bisa mengakomodir tugas-tugas pemberdayaan,"tegasnya.

 

"Pendekatan kedua," lanjut Subiakto, "lembaga ini harus akuntabel dan profesional. Hal ini ditegaskan dalam salah satu azas dalam UU Nomor 11 tentang akuntabilitas dan professional.Kalau tadi dalam tanya jawab disebut tentang banyak LSM-LSM nanti akan ditertibkan dengan adanya azas tersebut,"tegas Subiakto.

Pendekatan ketiga, badan ini adalah badan koordinasi. Sedang strategi ke  empat, fungsi dan peranan dari lembaga koordinasi seperti ditekankan dalam Pasal 41. Adapun fungsi dan peranan lembaga koordinasi yang harus dicermati, antara lain; mengkoordinasikan organisasi lembaga sosial, membina organisasi lembaga sosial, mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial dan lembaga Posdaya sebagai upaya pelaksanaan fungsi peranan pasal 33 c.
Dalam mengembangkan kegiatan kesejahteraan sosial, Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) akan menjadi ujung tombak kegiatan ini. Posdaya menjadi lembaga koordinasi di tingkat paling bawah, sehingga dalam geraknya K3S akan didukung dengan maraknya Posdaya.

"Jadi runutnya ada DNIKS, BK3S, K3S dan Posdaya. Untuk kepastian bentuk,  struktur maupun sistim organisasi ke depan, kita masih menunggu PP (Peraturan Pemerintah)-nya," ujarnya. Terbitnya PP terkait UU No.11 tahun 2009 memang terus diperjuangkan DNIKS di tingkat pusat. Karena, di dalam PP tersebut merupakan dasar dari bentuk maupun struktur organisasi. Saat ini, PP tentang kesejahteraan sosial ini sedang digodok pemerintah di tingkat pusat, tepatnya oleh Kantor Sekretariat Negara (Setneg).

Dalam rangka menunggu keluarnya PP tersebut, Subiakto mengingatkan perlunya dipersiapkan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) baik DNIKS, BK3S maupun K3S. Dengan harapan penyusunan sruktur organisasi ke depan lebih proporsional dan fungsional.
Contohnya, organisasi DNIKS di tingkat pusat adalah fungsional, ketua dibagi habis. Salah satu prinsip organisasi adalah semua tugas dibagi habis. Di tingkat pusat sesuai dengan undang-undang kesejahteraan sosial, tugas dibagi habis. Termasuk di mana nanti letaknya Posdaya, nanti dalam AD /ART K3S akan menyebut hal itu," jelas Subiakto seraya
menambahkan, “karena organisasi ini landasannya undang-undang, maka pengukuhannya dilakukan oleh pejabat pemerintah.”

Dengan adanya aturan ini, pengukuhan pengurus DNIKS di tingkat pusat rencananya oleh Keputusan Presiden, di tingkat propinsi oleh Keputusan Gubernur dan di Tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati atau Walikota. Organisasi ini jadi memiliki kekuatan karena dikukuhkan pejabat pemerintah. Sehingga DNIKS, BK3S maupun K3S dapat mengakses organisasi sosial penggiat gerakan kesejahteraan sosial maupun pemerintah. Termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus mengalokasikan dana untuk organisasi (DNIKS, BK3S, K3S), karena keberadaan organisasi ada surat pengukuhan dari pemerintah.

"Sambil menunggu revisi organisasi, kebetulan di tingkat pusat ada yang disebut revisi anggaran pembangunan. Kita sedang mengajukan anggaran yang dibiayai APBN walaupun jumlahnya masih tidak besar. Kalau ini berhasil, merupakan pertama dalam sejarah bahwa lembaga kita ini dibiayai oleh pemerintah. Bukan berarti kita mau minta-minta atau
menjadi tidak mandiri, tidak. Tetapi ini sudah menjadi kewajiban pemerintah," tegasnya.

Menurutnya, "ada hal-hal yang memang tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat pada saat ini. Kedepan kemandirian memang menjadi tujuan kita bersama. Tetapi pada saat ini, di mana sebagian masyarakat kita masih miskin, dan organisasi kita belum kuat dalam artian finansial, saya kira masih perlu kita mendapat bantuan dari pemerintah," ujar Subiakto.